The Definitive Guide to reformasi intelijen

The Definitive Guide to reformasi intelijen

Blog Article

Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup lethal. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.

Dalam reformasi intelijen juga sangat perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka critical level

Indonesia adopts democracy, which suggests that sovereignty is vested within the people and carried out pursuant to some rule of regulation. The basic rule of legislation is represented from the Indonesian constitution, i.e., the Basic principle Guidelines of 1945 (“1945 Structure”). It divides the ability horizontally by building a separation of powers into equivalent features of condition institutions, which Handle each other based on checks, and balances process. These functions, While not strictly so, are normally ascribed to government, legislative, and judicative electrical power, which advised the adoption, by Indonesia of trias politica. The manager electrical power is held via the President and Vice President, that happen to be elected directly via the folks inside of a standard election each individual five years. The President is both equally The pinnacle of state and The pinnacle of government. The President may well appoint ministers heading departments or ministries as his aides in the government. The legislative electrical power is held by your house of Consultant (Dewan Perwakilan Rakyat – “DPR”) and also the Senate (Dewan Perwakilan Daerah – “DPD”) whose users are decided on by way of common elections each individual 5 years, which also hold equivalent position in direction of other state institutions. DPR’s energy extends outside of the narrow interpretation of legislating or lawmaking. In addition it retains the budgeting authority and the greater important functionality of symbolizing the people in supervising The chief electricity. This really is exemplified by the correct to perform interpellation, i.e., questioning The chief on an aspect of presidency plan and also the requirement the President should receive its acceptance in coming into into international treaties that substantially influences the folks’s livelihood and to declare war. To nutritional supplement DPR’s supervisory purpose, an impartial audit company called the Economic Audit Company (Badan Pemeriksa Keuangan – “BPK”) by having an authority Plainly represented by its title, is formed. DPD, Indonesia’s version on the senate, acting independently, is weaker than its parliamentary counterpart with authorities confined to getting ready expenses and producing recommendations (without the need of voting or legislative electric power to enact them) relevant to problems with regional autonomy, marriage and economic balances concerning central and regional electrical power, formation, growth, and merger of areas, management of organic together with other economic assets.

produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.

Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.

Societal Corporations stipulates a class of “societal corporations without the need of legal entity position.” Whilst this might seem to supply more space for CSOs, this category is intended for the government to be able to Manage any kind of CSO.

The government does not have the correct to interfere with the internal self-governance of a CSO. The Regulation on Foundations, nonetheless, stipulates which the organizational construction of the foundation ought to consist of three organs: the Governing Board (

Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.

Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.

Sebagai lembaga intelijen, BIN pada hakikatnya adalah lembaga yang punya kemampuan dalam melaksanakan pelacakan atau tracing. Harapannya dengan melibatkan BIN dapat mempermudah proses identifikasi persebaran populasi kelompok masyarakat yang belum melakukan suntik vaksin.

Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai klik disini dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.